Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KOTA BANDUNG

BANUNG TAUFIK R - Dr.Hj.Elis Rusmiati,S.H., M.H. - Nella Sumika Putri,S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Ardy Taufik Akbar - Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150 PK/PID.SUS/2013 TENTANG PERBUATAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH ADVOKAT MANATAP AMBARITA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

I. Tajudin - Nur Zhohir Caprimulki Taufik - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

The shareholder settlement program : a pragmatic resolution to confront a systemic banking crises in view of the dysfunctional legal system and tradition of the Republic of Indoensia

- Maroef, Taufik Mappaenre

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Ali Abdurahman - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, SH - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL YANG DITAFSIRKAN BERBEDA OLEH PARA PIHAK DALAM SENGKETA KUILPREAH VIHEAR

H. Atip Latifulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Taufik Bagus Jayanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

Agus Mulya Karsona - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri M, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Giri Ahmad Taufik - Hernadi Affandi, S.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/20

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H.,M.H. - Taufik Apriliansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Muhamad Taufik Yasir

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KOTA BANDUNG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150 PK/PID.SUS/2013 TENTANG PERBUATAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH ADVOKAT MANATAP AMBARITA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

The shareholder settlement program : a pragmatic resolution to confront a systemic banking crises in view of the dysfunctional legal system and tradition of the Republic of Indoensia

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL YANG DITAFSIRKAN BERBEDA OLEH PARA PIHAK DALAM SENGKETA KUILPREAH VIHEAR

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/20

ASPEK HUKUM PENCANTUMAN AKAD PELENGKAP DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA KEPENTINGAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi